Ide dan Gagasan untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia

sawahPada saat Pemilu, banyak Caleg melontarkan janji-janji atau mimpi-mimpi indah agar rakyat mau memilihnya. Contohnya pendidikan gratis, pembukaan lapangan kerja, harga barang murah, dan sebagainya.

Saya setuju itu. Namun jika tidak disertai dengan program dan langkah-langkah yang nyata untuk mencapainya, itu semua hanya janji surga yang tidak akan pernah terpenuhi.

Untuk itu saya akan menulis langkah-langkah nyata untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Di antaranya adalah:

1. Pemberantasan Korupsi

Koruptor merampas uang negara yang harusnya untuk rakyat jadi beralih ke kantong segelintir para koruptor. Meski para koruptor banyak ditangkap, namun jarang sekali harta kekayaannya yang berasal dari uang rakyat disita dan dikembalikan kepada rakyat. Para koruptor tersebut dalam beberapa tahun saja kemudian hidup bebas. Jika seorang koruptor korupsi Rp 100 milyar, kemudian dia hanya dihukum 10 tahun, berarti pendapatannya Rp 10 milyar/tahun atau Rp 833 juta per bulan (833 kali UMR). Tak heran banyak orang yang tertarik untuk korupsi.

Solusi untuk para koruptor adalah sita seluruh harta kekayaannya dan dihukum mati. Di Cina, Walikota Beijing dihukum mati karena korupsi. Indonesia harus bisa menjalankan hukuman mati bagi para koruptor karena akibat korupsi 11,5 juta rakyat Indonesia terkena kurang gizi/busung lapar dan banyak yang mati karenanya.

2. Pendidikan yang Murah dan Terjangkau oleh Rakyat

APBN 2008 untuk Pendidikan Nasional Rp 48,2 trilyun lebih. Artinya jika ada 40 juta siswa Sekolah Negeri, setiap siswa bisa dapat subsidi Rp 1,2 juta per tahun atau Rp 100 ribu/bulan. Harusnya ini bisa menjadikan pendidikan di sekolah negeri gratis/murah mengingat banyak sekolah swasta yang bisa bertahan hidup dengan iuran sebesar itu. Tapi mengapa untuk masuk SMU Negeri biayanya sampai jutaan rupiah dan iurannya sampai ratusan ribu rupiah?

Untuk itu semua Departemen harus membuat laporan keuangan yang rinci dan transparan yang bisa diakses publik. Kemudian BPK dan jika perlu KPK harus memeriksa laporan keuangan berikut transfer bank ke sekolah/guru untuk memeriksa apakah ada dana/tunjangan sekolah/guru yang dipotong sehingga sekolah negeri sampai lebih mahal dari swasta biayanya.

Pemeriksaan kekayaan Kepala Sekolah dan Pejabat Diknas serta pembuktian terbalik harus dijalankan agar korupsi di Diknas bisa dicegah/dihilangkan dengan demikian pendidikan yang murah/gratis bisa dijalankan.

3. Reformasi Tanah untuk Petani

Separuh dari rakyat Indonesia adalah petani. Jika para petani miskin, maka separuh rakyat Indonesia juga miskin. Menurut Bank Dunia, mayoritas petani hanya punya tanah 0,4 hektar. Bahkan para petani di Jawa yang terkena kasus padi Super Toy tanahnya hanya kurang dari 0,25 hektar. Jika untuk 1 hektar menghasilkan 12 ton beras dan 1 kg beras harganya Rp 2.500, maka untuk 1 hektar petani bisa mendapat Rp 30 juta/bulan atau Rp 2,5 juta per bulan (kotor). Tapi jika cuma ¼ hektar, maka para petani hanya mendapat Rp 625 ribu/bulan. Belum dipotong dengan biaya untuk pembelian bibit, pupuk, pestisida, dan sebagainya.

Oleh karena itu Reformasi Tanah perlu dilakukan. Tiap keluarga petani harus mendapat 2 hektar tanah lewat program Reformasi Tanah sehingga para petani bisa dapat Rp 60/juta per tahun dan Indonesia bisa swasembada pangan. Luas Indonesia sekitar 200 juta hektar. Sementara jumlah petani sekitar 120 juta atau 30 juta keluarga petani.

Selain itu privatisasi bibit padi, pestisida, dan pupuk yang mengakibatkan harga mahal dan mencekik para petani harus dihentikan. Pemerintah lewat IPB dan Balai Penelitian harus menyediakan bibit padi yang murah serta pestisida dan pupuk alami yang lebih terjangkau sehingga kesejahteraan petani meningkat.

4. Mengatasi Krisis Energi/Listrik dengan Energi Terbarui (Renewable Energy)

Saat ini Indonesia mengalami krisis energi/listrik karena terlalu bertumpu pada energi fosil yang mahal dan mencemarkan seperti minyak dan gas. Sering diberitakan rakyat antri BBM, minyak tanah, atau gas karena produk tersebut langka atau menghilang. Sering pula listrik mengalami pemadaman sehingga industri tidak berjalan karena kantor-kantor dan pabrik-pabrik tidak bisa beroperasi. Energi fosil itu diperkirakan dalam waktu 10-20 tahun lagi akan habis.

Untuk itu Indonesia perlu beralih ke Energi Terbarui berupa Air, Angin, Matahari, Panas Bumi yang harganya lebih stabil, tidak akan habis, dan ramah lingkungan. Pembangkit Listrik Tenaga Air seperti PLTA baik berupa bendungan besar atau pun mikro dan ombak harus dikembangkan. Demikian pula dengan Panas Bumi. Pembangkit Listrik Hibrida dengan lebih dari satu sumber seperti Angin yang dipadu dengan Matahari sebagaimana ditulis oleh seorang peneliti BPPT harus dikembangkan.

Penggunaan motor dan mobil listrik atau hibrida seperti Toyota Prius yang rasio pemakaian BBMnya mencapai 1:20 harus dikembangkan sehingga Indonesia bisa lebih hemat BBM. Bebaskan pajak Bea Masuk untuk kendaraan tersebut hingga industri dalam negeri mampu membuatnya.

5. Pengadaan Jalur Sepeda / Bike Lane di Setiap Jalan

Boleh di kata di Indonesia hampir tidak ada jalur untuk pengemudi sepeda sehingga pengemudi sepeda memiliki resiko tinggi terserempet motor atau mobil. Pemerintah harus menyediakan jalur khusus untuk sepeda selebar 1-2 meter. Dengan cara ini, maka penghematan energi bisa ditingkatkan.

6. Penanaman Pohon di Pinggir Jalan

Masalah Pemanasan Global (Global Warming) sebenarnya bisa dicegah atau dikurangi dengan penanaman pohon. Coba anda bandingkan antara berjalan atau berdiri di pinggir jalan yang tidak ada pohon dengan yang ada pohonnya. Minimal ada perbedaan panas sebesar 5-10 derajad celsius. Untuk itu pemerintah bisa menggerakkan rakyat untuk menanam paling tidak 1 pohon setiap 30 meter. Pohon yang ditanam jangan pohon yang besar dan rapuh seperti pohon Angsana. Tapi harus yang kuat seperti pohon Asem atau Mahoni. Untuk jalan yang besar dan jauh dari perumahan bisa ditanam pohon besar seperti Mahoni sebagaimana pohon Mahoni yang (dulu) menaungi Jalan Raya Bogor. Untuk jalan kecil bisa ditanam pohon ukuran sedang/kecil.

7. Jadikan Sungai sebagai Alat Transportasi dan Sumber Penghasilan Rakyat.

Di Sumatera dan Kalimantan sungai merupakan alat transportasi dan sumber penghasilan dan makanan bagi rakyat. Rakyat bisa mendapat ikan dan bahkan udang besar untuk dimakan atau dijual. Namun karena tidak dipelihara, akhirnya sungai dijadikan sebagai tempat sampah untuk membuang limbah rumah tangga dan industri. Akibatnya sungai tercemar dan kotor sehingga hampir tidak ada ikan yang bisa didapat untuk dimakan/dijual. Ini selain merusak lingkungan juga memiskinkan rakyat.

Untuk itu pemerintah harus menjaga dan mengembalikan kesehatan sungai. Minimal 100 meter (idealnya 500 meter) di kiri kanan sungai harus dijadikan jalur hijau/taman/kebun yang tidak boleh dijadikan rumah, kantor, atau pabrik. Pemerintah harus memindahkan para penghuni bantaran sungai dengan ganti yang sepadan secara bertahap. Kemudian pemerintah harus membangun saluran khusus untuk pembuangan limbah industri dan rumah tangga sehingga sungai tidak tercemar.

Lebar dan dalam sungai juga harus dinormalisasi sehingga banjir bisa dicegah/dikurangi. Pengadaan Proyek Banjir Kanal Timur yang akan menghabiskan uang rakyat Rp 14 trilyun (jika tidak bengkak!) menurut saya merupakan pemborosan yang tidak perlu. Saya lihat banyak sungai dan kali (contohnya Kali Ciliwung dan Kali Malang) yang lebarnya menyempit dan dasarnya sampai menyembul (contoh di dekat jembatan Matraman) karena mengalami pendangkalan. Harusnya pemerintah mengeruknya sehingga dalamnya bisa normal dan mampu menampung air jika terjadi hujan lebat. Gunakan Kapal Keruk kecil yang bergerak dari muara menuju ke hilir.

Jembatan yang melintasi sungai juga harus cukup tinggi agar perahu bisa melintas sehingga sungai bisa jadi alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan.

8. Atasi Krisis Keuangan dengan Mengurangi Spekulasi dan Korupsi

Krisis Keuangan Global yang terjadi 3 kali dalam 20 tahun terakhir tidak lepas karena Pasar dibiarkan bebas tanpa aturan/pengawasan yang cukup dari pemerintah. Para Bankir menghimpun dana rakyat. Lalu mereka menggaji eksekutif luar biasa besar dengan dana tabungan masyarakat. Sebagai contoh di Amerika Serikat gaji dan bonus eksekutif bisa mencapai Rp 600 milyar sementara di Indonesia gaji pokok seorang Direktur Bank saja bisa mencapai Rp 2,4 milyar pertahun. Diperkirakan gaji dan bonus para eksekutif (Direksi dan Komisaris) satu Bank bisa mencapai Rp 48 milyar per tahun (bahkan mungkin lebih) padahal gaji tersebut berasal dari tabungan rakyat.

Ketika Bank-bank Swasta bangkrut, maka akhirnya Pemerintahlah yang harus menalanginya dengan uang rakyat. Pemerintah AS mengucurkan US$ 700 milyar (Rp 6.500 Trilyun) untuk menyelamatkan Bank-bank Swasta dan Lembaga Keuangannya. Sementara Pemerintah Indonesia mengucurkan Rp 600 trilyun lewat KLBI dan BLBI untuk menyelamatkan Bank-bank (mayoritas swasta) ketika Krisis Moneter tahun 1998. Padahal APBN Indonesia tahun 1998 tidak sampai sebesar itu. Dana tersebut harusnya untuk rakyat. Bukan untuk para Bankir atau Spekulan Pasar.

Untuk itu Pemerintah harus membatasi gaji para eksekutif di Lembaga-lembaga Keuangan (Bank, Asuransi, Sekuritas) yang menghimpun uang masyarakat maksimal 40 kali UMR agar uang masyarakat tidak terpakai untuk gaji eksekutif yang berlebihan. Laporan Keuangan secara harian juga harus menjamin agar dana masyarakat yang dihimpun lembaga Keuangan tersebut tidak berkurang.

Merosotnya harga saham dan nilai rupiah juga tidak lepas dari permainan spekulan pasar saham dan uang. Pemerintah harus mengurangi aksi spekulasi dengan mengadakan pajak PPN minimal sebesar 1% untuk perdagangan saham dan uang. Uang harus digunakan sebagai alat perdagangan. Bukan alat spekulasi. Saham juga harus dijadikan sebagai sarana investasi. Bukan spekulasi.

Naiknya harga minyak tak lepas dari aksi spekulasi para spekulan pasar komoditas di NYMEX dan sebagainya. Untuk itu pemerintah harus mengurangi spekulasi/rantai distribusi. Sebagai contoh, untuk minyak pemerintah harus membeli langsung ke produsen minyak di Timur Tengah dan Venezuela. Bukan membelinya ke spekulan pasar komoditas di NYMEX atau Singapura.

9. Kredit UKM untuk Kemandirian Bangsa

Pemerintah harus mengidentifikasi impor apa yang dilakukan oleh negara Indonesia dan bagaimana caranya agar impor tersebut bisa dipenuhi oleh bangsa sendiri sehingga bisa menghemat devisa negara dan membuka lapangan kerja.

Sebagai contoh Indonesia mengimpor 60% kebutuhan kedelainya dari AS senilai Rp 4 trilyun per tahun. Harusnya perkebunan kedelai ditingkatkan sehingga uang Rp 4 trilyun itu tidak lari ke AS, tapi ke petani Indonesia. Ada alasan bahwa kedelai adalah tanaman subtropis sehingga sulit ditanam di Indonesia. Tapi Indonesia sudah mampu menanam tanaman subtropis lain seperti anggur, apel, dan juga 40% dari kebutuhan kedelainya. Indonesia juga memiliki iklim yang bervariasi. Daerah pegunungan di Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan Papua memiliki iklim yang sejut seperti negara Subtropis. Bahkan di Papua ada puncak Jaya yang puncaknya selalu diselimuti salju. Jadi Indonesia bisa memenuhi 100% kebutuhan kedelainya jika kita sungguh-sungguh berusaha.

Baju, Sendal, dan Sepatu harusnya bisa dipenuhi di dalam negeri dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau. Untuk itu pemerintah harus meneliti agar para produsen baju, sendal, dan sepatu bisa mendapat bahan baku yang baik dengan harga murah di dalam negeri dan menjualnya dengan harga terjangkau kepada rakyat.

India membuat Bajaj, motor, dan mobil yang akhirnya di jual ke seluruh dunia termasuk ke Inggris. Mobil India, Tata Nano, yang rencananya dijual ke Indonesia, harganya hanya Rp 25 juta. Untuk itu pemerintah Indonesia harusnya tidak hanya fokus membuat pesawat via IPTN. Tapi juga membuat mobil rakyat yang benar-benar murah dan dibuat di dalam negeri. Bukan hanya sebagai importir mobil sedan dari Korsel tanpa membayar bea impor!

Mayoritas rakyat Indonesia butuh mobil dan motor. Bukan pesawat. Oleh karena itu BUMN pemerintah harusnya fokus membuat mobil dan motor untuk rakyat jika perlu bekerjasama dengan UKM.

Bayangkan, jika di Indonesia ada 10 juta kendaraan bermotor dan satu kendaraan harganya Rp 10 juta, maka ada Rp 100 trilyun pasar mobil dan motor di Indonesia. Uang Rp 100 trilyun itu harusnya untuk produsen motor dan mobil di Indonesia. Bukan produsen asing!

10. Perbaikan Transportasi Umum sebagai Layanan Publik

Mayoritas rakyat Indonesia menggunakan transportasi baik ke tempat kerja, ke sekolah, ke pasar, atau tempat-tempat lainnya. Kemacetan sering terjadi akibat banyaknya kendaraan yang melintas. Untuk itu transportasi umum yang massal harus ditingkatkan sebagai Layanan Masyarakat (Public Service) kepada rakyat yang telah membayar pajak.

Saya menolak Mega Proyek “Monorail” yang nilainya trilyunan karena merupakan pemborosan dan hanya dinikmati segelintir orang di wilayah yang dilaluinya (Sudirman, Kuningan, dan Gatot Soebroto). Harusnya dengan dana yang sama, bisa dilakukan perbaikan jalan dan penambahan angkutan umum di berbagai tempat sehingga dampaknya lebih luas ketimbang hanya segelintir orang di segitiga emas.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s